Polisi Sering Tangkap Penghina Jokowi, DPR: Rakyat Berhak Kritik Pemimpinnya


"Begitupun memang ketentuan ini tentu bisa bias dan cenderung seperti pasal karet jika tidak dibuat ukuran mana yang masuk kategori menghina dan mana kritikan yang kritis."

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil menilai surat telegram Kapolri Jenderal Idham Azis sebagai jaring pengaman hukum.

Sebagai institusi negara, memang sudah menjadi tugas Polri menjaga harkat dan martabat Presiden Joko Widodo agar tidak dihina. Namun begitu, intruksi untuk menindak tegas siapa saja pelaku penghinaan kepada Jokowi dinilai berpeluang menjadi pasal karet.


"Begitupun memang ketentuan ini tentu bisa bias dan cenderung seperti pasal karet jika tidak dibuat ukuran mana yang masuk kategori menghina dan mana kritikan yang kritis," kata Nasir kepada wartawan, Kamis (9/4/2020).

Menurut Nasir, sebagai pejabat negara yang digaji dari uang rakyat, maka rakyat berhak untuk mengkritik pemimpinnya. Tetapi, lanjut dia, tentu penyampaian kritis dilakukam dengan kritis bukan dengan rasa kebencian, cacian apalagi penghinaan.


"Seingat saya Presiden Jokowi pernah mengatakan dirinya tidak mempersoalkan jika ada kritikan yang keras terhadap pemerintahaannya. Apalagi ketentuan ini telah dibatalkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi) dengan menyatakan bahwa hal itu harus menjadi delik aduan, yang sebelumnya delik umum," kata Nasir.

Ia meminta Polri agar berhati-hati dalan menerapkan instruksi tersebut. Jangan justru menjadi alat penguasa untuk membungkam kritik terhadap penyelenggara negara.


"Intinya Polri harus hati-hati menerapkan jaring pengaman hukum itu. Jangan sampai pihak kelompok yang kritis kepada presiden selama ini dijaring. Saya pikir presiden juga perlu mengingat institusi kepolisian agar telegram itu senapas dengan upaya negara yang saat ini fokus menghadapi pandemi virus corona," kata dia.

Sebelumnya, Kapolri Idham Aziz memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas siapa saja yang melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan pejabat pemerintah dalam mengatasi pendemi virus corona baru Covid-19.

Hal itu tertuang dalam surat telegram Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020.

Dalam surat telegram tertanggal 4 April 2020 dan ditandatangani oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kapolri memerintahkan Kabareskrim dan Kapolda untuk melakukan patroli siber khusus terkait penyebaran informasi bohong atau hoaks terkait pandemi Covid-19.

Di sisi lain, Kapolri juga memerintahkan jajarannya itu untuk melakukan pemantauan dan menindak tegas pelaku penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah dalam rangka mengatasi pendemi Covid-19.

Bagi pelaku penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah itu dapat dikenakan Pasal 207 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan.


"Melaksanakan patroli siber untuk monitoring perkembangan situasi, serta opini di ruang siber, dengan sasaran penyebaran hoax terkait COVID-19, hoax terkait kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19, penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah," begitu bunyi salah satu poin dalam surat telegram Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz seperti dikutip Suara.com, Senin (6/4/2020).



Malu dengan Negara Lain, SBY Minta Telegram Penghinaan Presiden Dievaluasi


Malu dengan Negara Lain, SBY Minta Telegram Penghinaan Presiden Dievaluasi

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar surat telegram Kapolri Jenderal Idham Azis tentang Penghinaan Presiden di tengah penanganan virus corona dievaluasi kembali.

Ia merasa malu karena hal semacam ini tak terjadi di negara lain. 

Pernyataan itu ia sampaikan melalui akun Facebook-nya, Susilo Bambang Yudhoyono. Ia merasa hal itu tidak tepat dan bukan prioritas negara saat ini.


"Saya perhatikan beberapa hari terakhir ini justru ada situasi yang tak sepatutnya terjadi," tulis SBY melalui Facebook.


"Kembali terjadi ketegangan antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah, bahkan disertai dengan ancaman untuk 'mempolisikan' warga kita yang salah bicara. Khususnya yang dianggap melakukan penghinaan kepada presiden dan para pejabat negara," kata SBY.

Mantan presiden yang menjabat selama dua periode itu merasa malu terlebih alau hal itu semakin menjadi-jadi.

Gara-gara aturan tersebut, rakyat dilanda ketakutan padahal sedang mengalami kesulitan hidup karena wabah.

"Kalau hal ini makin menjadi-jadi, sedih dan malu kita kepada rakyat kita. Rakyat sedang dilanda ketakutan dan juga mengalami kesulitan hidup karena terjadinya wabah korona ini," tukas SBY.

Iapun mengungkapkan rasa malu yang lebih mendalam karena negara lain tidak ada yang melakukan hal demikian, khususnya di saat situasi wabah seperti sekarang.

"Malu kepada dunia, karena saya amati hal begini tidak terjadi di negara lain," ujarnya.

SBY menilai ketegangan di antara rakyat dan pemerintah saat ini seharusnya bisa disikapi dengan lebih bijak karena hal itu lumrah terjadi. Yang luar biasa, menurut SBY, adalah apabila hal itu disikapi dengan ancaman hukuman yang serius apalagi di tengah situasi wabah.


"Yang menjadi luar biasa adalah kalau hukum-menghukum ini sungguh terjadi ketika kita tengah menghadapi ancaman korona yang serius saat ini. Jujur, dalam hati saya harus bertanya mengapa harus ada kegaduhan sosial-politik seperti ini?," kata SBY.

Ia mengakhiri tulisannya dengan membandingkan situasi di Amerika Serikat dengan di Indonesia.

Menurutnya, kondisi di AS lebih gawat daripada di Indonesia. Namun, pemerintah di sana tak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusional atau yang melanggar demokrasi.

sumber : 


  • https://www.suara.com/news/2020/04/09/132937/polisi-genjar-tindak-penghina-jokowi-dpr-rakyat-berhak-kritik-pemimpinnya

  • https://www.suara.com/news/2020/04/09/132151/malu-dengan-negara-lain-sby-minta-telegram-penghinaan-presiden-dievaluasi


Post a Comment

Previous Post Next Post